Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Kudus
Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh.
Salam Sejahtera.Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas peluncuran kembali situs resmi Pengadilan Negeri Kudus dengan alamat www.pn-Kudus.go.id sebagai implementasi dari SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Untuk menindaklanjuti SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut juga telah diterbitkan SK Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Tim Penanggung Jawab Media Sosial Resmi.
Situs Pengadilan Negeri Kudus digunakan untuk memberikan informasi, baik informasi tentang putusan maupun informasi lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kudus sebagai Badan Peradilan Umum yang dapat dimanfaatkan tidak hanya bagi para pencari keadilan tetapi juga oleh masyarakat luas secara umum.
Dengan penempatan informasi pada situs ini, diharapkan Pengadilan Negeri Kudus menjadi pengadilan yang dapat lebih profesional dan transparan dalam melayani para pencari keadilan demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
Demikian sambutan singkat ini, semoga situs Pengadilan Negeri Kudus bermanfaat bagi kita semua dalam rangka pemanfaatan teknologi dan informasi. Amin.
Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh.
Prosedur Pengaduan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Permohonan Informasi
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/kma/sk/viii/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
Prosedur Bantuan Hukum
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Prosedur Gugatan Sederhana
Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Prosedur Mediasi
Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Kudus
Biaya Perkara Perdata
Ketua Pengadilan Negeri Kudus telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kudus
Users Today : 50
Users Yesterday : 55
This Month : 105
Total Users : 13817
Views Today : 95
Who's Online : 1- Undangan Penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa tahun 2024 untuk Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri
- Undangan Penyerahan Penghargaan Sertifikat AMPUH Berpredikat Unggul & Penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa 2024 secara daring
- Undangan Penghargaan Kinerja Layanan Pengadilan Tahun 2024
- Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara HAKI/PHI di Lingkungan Peradilan Umum
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Peningkatan Integritas Bagi Pimpinan, Hakim dan Aparatur di lingkungan Peradilan Umum
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penipuan yang mengatasnamakan Pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- Pengumuman Pengiriman Surat Keputusan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Tanggal 11 Oktober 2024 Lanjutan
- Pengiriman Petikan dan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pengangkatan/Penetapan Hakim Anak dan Banding Anak
- Sarasehan Interaktif Ditjen Badilum Hadirkan Dahlan Iskan dan Ignasius Jonan Sebagai Pemateri
- Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Surat Tercatat
- Pengumuman Tentang Materi Soal Kompetensi Teknis Dengan Cat Seleksi Pengadaan Pppk Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Ta 2024
- Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bagi Eks Tenaga Honorer Kategori Ii (eks Thk-ii) Dan Tenaga Non Asn Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data (database) Bkn Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran 2024
- Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Non Asn Yang Aktif Bekerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024
- Penetapan Angka Kredit (pak) Integrasi
- Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang Dengan Cat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran 2024
- Pemilihan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang Dengan Cat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran 2024
- Himbauan Ketua Mahkamah Agung Untuk 4 (empat) Lingkungan Peradilan
- Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian Periode November 2024
- Permintaan Penginputan Nilai Akip Tahun 2023 Pada Aplikasi E-sakip Komdanas Mahkamah Agung
- Pembentukan Panitia Daerah
- Pusdiklatpusdiklat.menpim.maselasa, 21 Januari 2020 #mahkamahagung #supremecourtofindonesia #badanlitbangdiklatkumdil #pusdiklatmanagemendankepemimpinan #pusdiklatmahkamahagungri #pusdiklatmenpimma #pusdiklatmenpim
- Pusdiklatpusdiklat.menpim.maselasa, 21 Januari 2020 #mahkamahagung #supremecourtofindonesia #badanlitbangdiklatkumdil #pusdiklatmanagemendankepemimpinan #pusdiklatmahkamahagungri #pusdiklatmenpimma #pusdiklatmenpimselasa, 21 Januari 2020 #mahkamahagung #supremecourtofindonesia #badanlitbangdiklatkumdil #pusdiklatmanagemendankepemimpinan #pusdiklatmahkamahagungri #pusdiklatmenpimma #pusdiklatmenpim
